Sorong, 26 September 2025. Pagi itu, aula Universitas Muhammadiyah Sorong dipenuhi wajah-wajah dari berbagai latar belakang. Ada civitas akademika, aktivis lingkungan, tokoh adat, hingga pemuka lintas agama. Spanduk besar di belakang panggung menegaskan tema pertemuan: “Seminar Nasional Dan Pembukaan Sekolah Agraria Bertindak Inklusif dan Liberatif“, sedangkan tema utama kegiatan ini berjudul “Mitigasi Krisis Agraria & Ketimpangan Kemakmuran di Indonesia.” Di sinilah, sebuah langkah baru diumumkan—lahirnya Sekolah Agraria Muhammadiyah, sebuah ruang belajar dan advokasi untuk isu yang sering terlupakan, namun paling mendasar: hubungan manusia dengan tanah, hutan, dan sumber daya alam.
Prof. Dr. Busyro Muqoddas, Ketua LHKP PP Muhammadiyah, berdiri sebagai pembicara kunci. Suaranya mengalir tegas, penuh dengan kritik, refleksi, dan doa. Ia membuka dengan puji syukur, lalu segera mengaitkan keberadaan sekolah ini dengan misi lama Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan yang berakar pada Al-Qur’an dan Sunnah, namun terbuka pada ijtihad dan ilmu pengetahuan. “Gerakan ini,” katanya, “adalah perpaduan antara iman dan ilmu. Nafasnya produktif kenabian, tujuannya kesejahteraan umat manusia.”
Agraria, Luka Lama Bangsa
Busyro tidak berhenti pada idealisme. Ia menukik tajam ke persoalan yang menjerat negeri ini. Agraria, katanya, tidak bisa dipersempit hanya sebagai urusan pertanahan. Lebih dari itu, ia mencakup hutan, laut, tambang, dan seluruh ekosistem yang menopang kehidupan manusia. Namun sektor ini, sambungnya, justru paling rawan korupsi.
“Perkosaan hutan untuk tambang timah, batubara, emas, bahkan eksploitasi laut, semuanya sudah syarat masalah serius. Data riset membuktikan, praktik ini tidak hanya merusak alam, tapi juga menguntungkan segelintir tengkulak dan pejabat. Sementara rakyat hanya menerima kerusakan,” ucap Busyro, suaranya meninggi. Ia menyebut fenomena itu sebagai pengkhianatan terhadap sifat Allah yang Maha Pengasih.
Lintas Iman, Lintas Sektor
Yang membuat peresmian ini berbeda adalah spektrum dukungan. Hadir di panggung tidak hanya akademisi Muhammadiyah, tetapi juga tokoh adat Papua, perwakilan Gereja, aktivis Greenpeace, hingga WALHI. Dalam flyer resmi, nama-nama besar tertera: Gubernur Papua Barat Daya, aktivis CELIOS, hingga Orpa Barthalina Ook dari LMA Malamoi.
Busyro menegaskan, Muhammadiyah tidak berjalan sendiri. “Kami terbiasa bekerjasama dengan siapapun—dari PGI, KWI, gereja-gereja lokal, hingga NGO lingkungan. Tujuannya bukan kepentingan komersial, tetapi kepentingan bersama: menyelamatkan bumi, menyelamatkan rakyat,” katanya.
Kolaborasi lintas iman ini terasa nyata. Seorang pendeta dari Sorong duduk berdampingan dengan tokoh adat yang memakai mahkota bulu. Aktivis lingkungan dengan jaket hijau cerah bertegur sapa dengan dosen-dosen kampus. Dari situ terlihat, isu agraria mampu mempersatukan pihak-pihak yang biasanya berjalan di jalannya masing-masing.
Dari Sorong, untuk Papua dan Indonesia
Busyro menekankan bahwa Sekolah Agraria bukan sekadar program seremonial. Ia harus melahirkan kajian dan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti. “Nanti hasilnya bukan hanya untuk rakyat, tetapi juga akan kita persembahkan kepada pemerintah daerah maupun pusat. Termasuk masukan dalam penyusunan perda RTRW di Papua,” ujarnya.
Ia membayangkan sekolah ini menjadi cikal bakal riset jangka panjang. Hasilnya bisa menjadi rujukan ketika pemerintah mengambil keputusan soal lahan, hutan, dan tambang. “Kalau perlu, sekolah ini menghasilkan desain kebijakan yang implementatif,” tambahnya.
Investasi Sosial Jangka Panjang
Sambutan ditutup dengan doa. Busyro berharap kerja bersama lintas iman dan sektor ini menjadi investasi sosial jangka panjang, bukan sekadar proyek jangka pendek. Ia memberi penghormatan khusus kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, Dr. H. Muhammad Ali, serta jajaran yang membuka ruang bagi inisiatif semacam ini.
Di luar aula, udara Sorong masih terasa panas. Namun di dalam, semangat para peserta seakan menyala. Mereka baru saja menjadi saksi lahirnya Sekolah Agraria Muhammadiyah—sebuah ikhtiar kecil dari timur Indonesia untuk menata ulang hubungan manusia, tanah, dan kekuasaan. Dari sini, percikan gagasan itu bisa saja menjalar ke provinsi lain, hingga akhirnya menjadi arus besar dalam perjuangan agraria di Indonesia.
